Apa dan Bagaimana Penemuan Hukum ?

Apkah yang dimaksud penemuan hukum oleh hakim ?

Menurut Paul Scholten (1934 : 8 ) :

“Penemuan hukum adalah suatu yang lain daripada penerapan peraturan-peraturan pada peristiwanya. Kadang-kadang dan bahkan sangat sering terjadi bahwa peraturannya harus ditemukan, baik dengan jalan iterpretasi maupun dengan jalan analogi ataupun rechtsver vijning…”

Menurut prof. Dr. RM. Sudikno Mertokusumo :

Penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkrit. Ini merupakan proses konkritisasi dan individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa konkrit.

Sementara orang lebih suka menggunakan istilah “pembentukan hukum” daripada “penemuan hukum” oleh karena istilah penemuan hukum memberi sugesti seakan-akan hukumnya sudah ada.

Selanjutnya Sudikno (1991 : 5 ) mengkhususkan pada penemuan hukum oleh hakim :

“Penemuan hukum terutama dilakukan oleh hakim dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara. Penemuan hukum oleh hakim ini dianggap yang mempunyai wibawa”.

Ilmuwan hukumpun mengadakan penemuan hanya hasil penemuan oleh ilmuwan hukum bukan hukum melainkan ilmu atau doktrin. Sekalipun yang dihasilkan itu bukan ilmu, namun disini digunakan istilah penemuan hukum juga oleh karena doktrin ini kalau diikuti dan diambil alih oleh hakim dalam putusannya menjadi hukum. Doktrin bukan hukum melainkan sumber hukum.

Penemuan Hukum (ilustrasi)

Penemuan Hukum (ilustrasi)

Beberapa Aliran Penemuan Hukum yang antara lain :

  1. ALIRAN BEGRIFFSJURIS PRUDENZ

Aliran yang memperbolehkan hakim melakukan penemuan hukum diawali oleh aliran begriffsjuris prudenz, aliran ini mulai memperbaiki kelemahan yang ada pada ajaran Legis dan juga mengajarkan bahwa sekalipun UU itu tidak lengkap namun UU masih dapat menutupi kekurangan-kekurangannya sendir, karena UU memiliki daya meluas, Cara memperluas UU ini hendaknya bersifat “normologisch” dan hendaknya tetap dipandang daari sudut dogmatik.

Sebab bagaimanapun hukum merupakan suatu “Logisch Gasschlossenheit”.

  1. Jadi aliran ini memandang hukum sebagai satu sistem tertutup, dimana pengertian hukum tidaklah sebagai teori hukum menjadi teori pengertian (Begriffsjuris prudenz).
  2. Oleh aliran ini pekerjaan hakim dianggap semat-mata pekerjaan intelek di atas hukum-hukum Rasional dan Logis.
  3. Dasar utama aliran Begriffsjuris prudenz menggunakan hukum logika yang dinamakan Sillogisme :

Dimaksud cara berfikir Sillogisme adalah “oleh Sudikno (1984 : 30 ) disini hukum mengambil kesimpulan dari adanya premise mayor, yaitu (peraturan) hukum dan premise minor, yaitu peristiwanya : siapa mencuri dihukum (A mencuri maka A harus duhukum)

Dalam buku lainnya Sudikno memberikan contoh “ menerapkan UU pada peristiwa hukum tidak lain dari menerapkan Sillogisme.

Pasal 362 KUHP…….

Aliran ini dikritik karena hukum bukan sekadar persoalan logika dan rasio, tetapi juga merupakan persoalan hati nurani, pertimbangan budi yang kadang-kadang sifatnya memang Irrasional

Bagi penganut aliran ini, keadilan dan kemanfaatan hukum bagi warga masyarakat di abaikan.

  1. ALIRAN INTERESSEN JURISPRUDENZ (FRERECHTS CCHULE)

Menurut aliran ini : UU jelas tidak lengkap, UU bukan satu-satunya sumber hukum, sedangkan hakim dan pejabat lainnya mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya untuk melakukan “penemuan hukum” dalam arti bukan sekadar penerapan hukum oleh hakim, tetapi juga mencakup memperluas dan membentuk peraturan dalam putusan hakim.

Untuk mencapai keadilan setinggi-tingginya, hukum bahkan boleh menyimpang dari UU, demi kemanfaatan masyarakat. Apabila dikaitkan dengan teori tujuan hukum, maka jelas aliran ini menganut UTILITARISME hakim mempunyai “Freies Emerssen”.ukuran tentang mana ketentuan UU yang serasi dengan kesadaran hukum dan keyakinan hukum masyarakat tergantung pada ukuran dari keyakinan hakim (Overtuiging), dimana kedudukan hakim bebas mutlak.

Aliran ini membuka peluang bagi hakim untuk bertindak sewenang-wenang, hal tersebut sebagai manusia biasa akan sangat mudah menciptakan kesewengan-wenangan dalam putusan hakim. (hal tersebut sesuai pendapat Sudikno & Achmad Sanusi)

Sudikno (1993 : 45)menuliskan bahwa :

“Aliran ini sangat berlebih-lebihan karena berpendapat bahwa hakim tidak hanya boleh mengisi kekosongan UU saja tetapi boleh menyimpang”.

  1. ALIRAN SOZIOLOGISCHE RECHTSSCHLE
  2. Aliran ini tidak setuju jika hakim diberi Freies Emerssen. Namun aliran ini tetap mengakui bahwa hakim tidak hanya sekadar terompet UU, melainkan disamping berdasarkan pada UU hakim juga harus memperhatikan kenyataan masyarakat, perasaan dan kebutuhan hukum warga masyarakat serta kesadaran hukum warga masyarakat.
  3. Aliran ini menolakk adanya kebebasan (Vrijbrief) dari hukum sepertu diinginkan aliran Frei Rechtsschule
  4. Penganut aliran ini sangat menekankan betapa perlunya para hakim memiliki wawasan penetahuan yang luas, bukan sekadar ilmu hukum dogmatik, tetapi seyogyanya juga mendalami ilmu-ilmu sosiologi, antropologi, ekonomi, dll.
  5. AJARAN PAUL SCHOLTEN

Akhirnya semua aliran yang terdahulu oleh Prof. Paul Scholten yaaitu guru besar Universitas Amsterdam “Dewa Pemikir Hukum” dari Belanda, dimana Schotlen dalam bukunya memberikan pandangan secara terinci tentang “apa yang ia maksudkan sebagai penemuan hukum oleh hakim dan bagaimana permasalahannya”.

Menurut Scholten :

  1. Hukum merupakan suatu sistem, yang berarti semua aturan salimg berkaitan
  2. Aturan-aturan itu dapat disusun secara mantik
  3. Dan untuk yang bersifat khusus dapat dicarikan aturan-aturan umumnya, sehingga tiba pada asasnya.
  4. Namun tidaklah berarti bahwa hakim hanya bekerja secara mantik semata-mata
  5. Hukum juga harus bekerja atas dasar penilaian dan hasil dari pemikiran itu menciptakan sesuatu yang baru.

Paul Schotlen melihat bahwa sistem hukum itu logis, tetapi tidak tertutup. Inilah ajaran yang disebut “Open System Van Recht” :

  • Sistem hukum itu tidak setatis, karena sistem hukum itu membutuhkan putusan-putusan atau penetapan-penetapan yang senantiasa menambah luasnya sistem hukum tersebut
  • Karena itu lebih tepat jika kita menyatakan bahwa sistem hukum itu sifatnya terbuka
  • Tentang penilaian hakim menurut Paul Schotlen dilakukan dalam wujud iterpretasi dan konstruksi

Menurut Plato (1988 : 18-31)

“Schotlen menekankan setiap pengucapan putusan sekaligus merupakan sumbangan dalam pembentukan hukum dan bahwa setiap putusan adalah menciptakan hukum”

PENEMUAN HUKUM HETERONOM & OTONOM

Prof. Sudikno dalam tulisannya Penegakan Hukum dan Penemuan Hukum (1991 : 7-10) membahas tentang “ penemuan hukum yang heteronom dan penemuan hukum yang otonom”.

Penemuan Hukum yang Heteronom :

  • Adalah jika dalam penemuan hukum hakim sepenuhnya tunduk pada UU, atau
  • Tidak lain merupakan penerapan UU yang terjadi secara Logis terpaksa sebagai Sillogisme.

Penemuan Hukum yang Otonom :

Dalam penemuan hukum yang otonom ini hakim memutus menurut apresiasi pribadi. Disini hakim menjalankan fungsi yang mandiri dalam penerapan UU terhadap peristiwa hukum yang konkrit.

Pandangan baru ini oleh Eikema Hommas disebut pandangan yang Materiil Yuridis, tetapi Sudikno sendiri berpendapat :

“tidak ada batas yang tajam antara penemuan hukum yang heteronom dan otonom. Kenyataannya didalam praktek penemuan mengandung kedua unsur tersebut”.

JENIS-JENIS METODE PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM

Metode penemuan hukum oleh hakim dapat dibedakan atas 2 (dua) jenis. Menurut (Ach. Ali) adalah :

  1. Metode Interpretasi
  2. Metode Konstruksi

Pebedaan antara Interpretasi dengan Konstruksi :

  1. Pada Interpretasi, penafsiran terhadap UU masih tetap berpegang pada bunyi teks itu.
  2. Pada Konstruksi, hakim menggunakn penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks UU, dimans hakim tidak lagi berpegang pada bunyi teks itu, tetapi dengan syarat hakim tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem.
  3. B. Curson berpendapat :

“Melihat interpretasi hanya menentukan arti kata-kata dalam suatu UU, sedangkan Konstruksi mengandung arti pemecahan atau penguraian makna ganda, kekaburan dan ketidakpastian dari perundang-undangan”.

*sementara ada yang menyatakan tidak ada perbedaannya

Rate this article!
Tags:
author

Author: